kpu.singkawangkota.go.id

Kotak Pesan

Email:
Perihal:
Pesan:
Berapa Jumlah Mata Orang Normal?
Ditulis oleh Operator Web KPU
Diterbitkan pada Kamis, 14 Februari 2019 16:02

SINGKAWANG, KPU Kota Singkawang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar sosialisasi pindah memilih dalam Pemilu 2019 kepada peserta pemilu yang terdiri dari pengurus parpol, tim sukses capres-cawapres, LO calon anggota DPD RI, dan Relawan Demokrasi (Relasi), Senin (11/2/2019) pagi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Batu Villa & Resto Singkawang Barat ini, bertujuan agar multipihak dapat memahami dalam pengurusan pindah memilih bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak memilihnya di TPS asal pada saat hari pencoblosan 17 April mendatang.

“Sehingga nantinya, hasil dari sosialisasi ini bisa disampaikan oleh peserta sosialisasi apabila ada warga yang ingin tahu tata cara pindah memilih bertanya kepada yang bersangkutan. Tentu saja ini adalah peran kita bersama dalam melindungi hak memilih warga di manapun ia berada,” ujar Ketua KPU Kota Singkawang, Riko.

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 348 ayat (1), pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, salah satunya pemilik KTP-el yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan (DPTb).

Kata Riko, pemilih DPTb ini kategorinya apabila ia dalam kondisi atau keadaan tertentu tidak bisa memilih di TPS asal sehingga harus menggunakan hak memilihnya di TPS lain. Namun untuk bisa pindah memilih, ia harus terdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Sesuai dengan PKPU nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU 11/2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain,” terangnya.

“Alasan pindah memilih, karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba; menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; pindah domisili; tertimpa bencana alam; dan/atau bekerja di luar domisilinya,” timpal Riko menyebutkan sembilan alasan untuk pindah memilih.

Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Data dan Informasi, Umar Faruq menambahkan, bagi warga luar yang pada hari pencoblosan berada di Singkawang bisa mengurus pindah memilih langsung ke Kantor KPU Kota Singkawang di Jalan Dr. Sutomo, Pasiran.

“Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur yakni mengurus di KPU atau PPS asalnya, pemilih dapat melapor ke KPU kabupaten/kota tujuan untuk mendapatkan formulir model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan,” ujarnya.

Dalam hal melapor ke KPU kabupaten/kota tujuan, Umar menjelaskan, secara nasional paling lambat 30 hari sebelum pemungutan.

“Namun untuk pendataan yang selanjutnya akan dilakukan rekap dan penetapan, pengurusan DPTb ini paling lambat H-60 sebelum hari pemungutan suara. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan penyediaan kebutuhan logistik pemungutan suara,” katanya.

“Dalam hal setelah H-60 masih terdapat pemilih kategori DPTb, maka dapat dilakukan proses rekapitulasi DPTb sampai dengan H-30 sebelum hari pemungutan suara,” jelas Umar.

Berdasarkan PKPU nomor 37 tahun 2018 pasal 36 ayat (4), pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu daerah provinsi dan di dapilnya; calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu daerah provinsi; pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara; calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu daerah provinsi dan di dapilnya; dan/atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu daerah kabupaten/kota dan di dapilnya. (*)

Ditulis oleh Operator Web KPU
Diterbitkan pada Kamis, 14 Februari 2019 15:57

SINGKAWANG, KPU Kota Singkawang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Singkawang menggelar media gathering bersama sejumlah awak media mainstream di Restoran Ayam Ulekan, Singkawang Tengah, Jumat (8/2/2019) siang. Acara tersebut mengusung tema “Ngobrol Pemilu (Ngopi) Bersama Wartawan.”

Ketua KPU Singkawang, Riko menyampaikan terkait logistik Pemilu 2019 yang telah diterima oleh pihak KPU. Adapun barang logistik yang sudah diterima, antara lain bilik suara, kotak suara, tinta, sampul, segel, dan lain sebagainya.

“Bilik suara yang sudah kami terima sebanyak 2.056, masih kurang 256. Kotak suara 3.100, masih kurang 265. Untuk tinta sudah diterima sebanyak 1.266, kurang 80 botol,” sebutnya.

Berkenaan dengan kekurangan barang logistik, Riko mengungkapkan, akan terpenuhi dalam waktu dekat.

“Insyaallah dalam waktu dekat sudah bisa terpenuhi semuanya. Bulan Maret, kekurangan logistik kemungkinan sudah akan dikirim,” ujarnya.

Adapun barang logistik lain yang sudah diterima KPU, yakni sampul midel C3, C6, dan A5, sampul anak kunci, sampul model D dan C6 yang tidak terdistribusikan, sampul kubus tempat anak kunci, plastik pembungkus kota sara, dan sampul model DB.

Sejak awal Februari, pihak KPU Singkawang sudah memulai proses merangkai kotak suara. Dari jumlah yang ada, seluruh kotak suara sudah rampung dirangkai. Selain ditempatkan di gudang, sebagian lagi disimpan di Kantor KPU Singkawang.

“Kami juga sudah memulai menyiapkan barang logistik lainnya. Seperti tanda pengenal KPPS yang dibungkus dengan plastik, dan lain sebagainya,” kata Riko.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU Singkawang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Khairul Abror menyampaikan apresiasi pihak KPU kepada insan media. Di mana tepat pada tanggal 9 Februari sebagai peringatan Hari Pers Nasional (HPN).

“Kami KPU Kota Singkawang menyampaikan selamat kepada seluruh insan media di mana tanggal 9 Februari sebagai peringatan Hari Pers Nasional. Semoga momentum ini semakin meningkatkan kerja-kerja awak media dalam menyampaikan informasi dan pemberitaan yang bermanfaat bagi publik,” ujarnya.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, menurut Abror, media massa dalam pemilu dan demokrasi adalah bagian penting. Berbagai berita yang disampaikan adalah andil pers dalam pencerdasan masyarakat dalam menerima informasi.

“Bahkan berita-berita yang disampaikan rekan-rekan media saat ini sangat membantu dalam menangkal informasi-informasi hoaks yang saat ini menjadi masalah kita bersama. Begitu juga tentang kepemiluan. Awak media sangat membantu kami sebagai penyelenggara untuk menyampailkan kepada publik,” tuturnya. (*)

Ditulis oleh Operator Web KPU
Diterbitkan pada Kamis, 31 Januari 2019 08:53

 

SINGKAWANG, KPU Kota Singkawang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar rapat koordinasi (Rakor) penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK) Pemilu 2019 kepada ketua PPS se-Kota Singkawang di Restoran Kampung Batu, Singkawang, Sabtu (26/1/2019) pagi.

Ketua KPU Kota Singkawang, Riko menyampaikan, kegiatan rakor ini adalah bagian dari penyempurnaan daftar pemilih dalam Pemilu 2019.

 

“Kegiatan hari ini untuk penyempurnaan daftar pemilih dalam Pemilu 2019. Pemilih ini terbagi dalam tiga kategori. Daftar pemilih tetap, DPTb, dan DPK,” ujarnya.

DPT Kota Singkawang berjumlah 160.753 pemilih yang tersebar di lima kecamatan dan 26 kelurahan. Riko mengatakan, setelah melalui proses penetapan dan rekapitulasi, DPT dapat dilengkapi dengan DPTb.

“Dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018, di mana aturan ini sudah direvisi menjadi PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, menjadi dasar untuk KPU melengkapi DPT dengan DPTb,” ucapnya.

“DPTb ini adalah data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Dengan kata lain, pindah memilih,” terang dia.

Sementara untuk DPK, adalah data pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb, tapi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Data dan Informasi, Umar Faruq menambahkan, dalam mengurus DPTb, pemilih harus menunjukkan KTP-el atau surat keterangan dan salinan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.

“Kalau ada warga Singkawang yang ingin pindah memilih ke luar Singkawang, yang bersangkutan melapor kepada PPS atau KPU setempat untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain, paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan. Berdasarkan SK KPU RI Nomor 227, formulir ini dicap atau distempel oleh PPS atau KPU asal,” katanya.

“Sedangkan untuk pemilih luar Singkawang yang sudah terdaftar dalam DPT daerah asal ingin pindah memilih ke Singkawang, dalam hal pemilih tidak bisa mengurus A.5 di daerah asal, bisa langsung mengurus di KPU tujuan,” terang Umar.

Umar menyebutkan, dalam PKPU Nomor 37 Tahun 2018 pasal 36 ayat (3), keadaan atau kondisi tertentu pemilih memilih di TPS lain, alasannya antara lain menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi.

“Menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rutan atau lapas, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara; tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; pindah domisili; tertimpa bencana alam; dan atau bekerja di luar domisilinya,” sebut Umar.

Lebih lanjut berkenaan dengan DPK, Umar mengatakan, pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb ini dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.

“Pemilih DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el. Berdasarkan SK KPU RI Nomor 227, penyusunan DPK secara berjenjang mulai dari PPS hingga pusat dilakukan pada 16 Desember 2018 sampai dengan 17 April 2019. Untuk DPTb, tahapannya 16 Desember 2018 sampai 18 Maret 2019. Pengumuman DPTb, 19 Maret 2019 sampai 17 April 2019,” jelasnya.

Selain itu, Umar juga menerangkan terkait pemilih DPTb dalam menggunakan haknya untuk memilih. Mendapat surat suara calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; calon anggota DPD jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi; pasangan capres dan cawapres jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara.

“Mendapatkan surat suara calon anggota DPRD provinsi jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; calon anggota DPRD kabupaten/kota jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu daerah dan di daerah pemilihannya,” jelasnya.

“Kalau di Singkawang itu, pindah memilih antar kecamatan tetap mendapatkan lima surat suara dalam hal ini surat suara DPRD kota, yakni pemilih Singkawang Utara dan Timur. Karena dua kecamatan ini dalam satu daerah pemilihan,” tutup dia.

Sehari sebelumnya, KPU Kota Singkawang telah melaksanakan rakor serupa bersama anggota PPK se-Kota Singkawang. Selain untuk penyusunan, rakor ini guna meningkatkan pemahaman penyelenggara pemilu terkait DPTb dan DPK di Singkawang, mulai dari tingkat PPS hingga KPU itu sendiri. (*)

 

 

 

 

Ditulis oleh Operator Web KPU
Diterbitkan pada Kamis, 14 Februari 2019 15:52

SINGKAWANG, KPU Kota Singkawang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang melakukan pendataan terhadap warga yang ingin mengurus pindah memilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) sekaligus sosialisasi kepemiluan di tiga tempat di Kecamatan Singkawang Timur, Sabtu (9/2/2019).

Tempat tersebut yakni SMU Seminari St. Paulus dan perusahaan ternak PT Satwa Borneo Jaya (SBJ)  Breeding Farm (Sujaya Grup) yang berada di Kelurahan Nyarumkop. Dan Gereja Katolik St. Padre Pio, Biara Novisiat Kapusin, Gunung Poteng, Kelurahan Pajintan.

Dalam kesempatan sosialisasi di SMU Seminari St. Paulus, Anggota KPU Singkawang Divisi Data dan Informasi, Umar Faruq menyampaikan, bahwa semua warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2019 akan dilindungi hak memilihnya. Kendati pemilih tersebut bukan dari warga setempat.

“Ya (dilindungi). Misalkan ada siswa di SMU ini, usianya genap 17 tahun, walaupun bukan berasal dari Singkawang Timur, dan pada saat hari H pencoblosan nanti tidak bisa pulang ke daerah asalnya, yang penting sudah terdaftar dalam DPT asal, maka dia tetap bisa menggunakan hak memilihnya di Singkawang Timur di TPS terdekat dengan membawa form A.5 atau pindah memilih,” ujar Umar.

Dalam pendataan, anggota KPU Singkawang didampingi operator data, anggota PPS dan PPK setempat. Untuk pengurusan pindah memilih tersebut, terlebih dahulu KPU mengecek KTP-el warga yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, baik melalui aplikasi KPU RI PEMILU 2019 maupun lewat laman lindungihakpilihmu.kpu.go.id, untuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

“KPU baru bisa mengeluarkan form pindah memilih apabila yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT. Form A.5 yang sudah berstempel, baik dari KPU atau PPS tujuan inilah yang nanti dibawa oleh pemilih ke TPS di hari H,” kata Umar.

Di SMU St. Paulus, KPU Singkawang menerima 161 data siswa kelas 11 dan 12 yang selanjutnya akan didata apakah sudah terdaftar di dalam DPT, dan sembilan mahasiswa yang menempuh pendidikan selama setahun atau tamong di persekolahan Katolik tersebut. Di PT SBJ ada belasan orang yang meliputi pegawai yang berasal dari luar Singkawang, dan delapan biarawan di Biara Novisiat Kapusin.

“Nanti akan ada pendataan kembali di persekolahan Katolik, khususnya untuk para suster. Dan di biara, masih ada biarawan yang belum terdata karena informasinya sedang ke sekolah-sekolah pada saat kami datang ke sana,” ucap Umar.

Sebelumnya, KPU Singkawang juga telah melakukan pendataan keepada warga yang ingin mengurus pindah memilih ke lembaga-lembaga pendidikan dan perkantoran. Di antaranya Madrasah Aliyah Ushuludin, SMA Yasti, dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Singkawang. (*)

Ditulis oleh Operator Web KPU
Diterbitkan pada Senin, 21 Januari 2019 15:13

SINGKAWANG, KPU Kota Singkawang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada 55 Relawan Demokrasi (Relasi) dalam Pemilu 2019 di Aula Kantor KPU Kota Singkawang, Senin (21/1/2019) pagi.

Bimtek yang dijadwalkan dilaksanakan hingga sore hari ini, dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kalbar, Ramdan, dan lima komisioner KPU Kota Singkawang.

 

Ramdan mengatakan, program Relasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, partisipasi pemilih, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi.

“Sehingga pada pemilu di Singkawang yang sebelumnya partisipasi pemilih 62,5 persen, bisa meningkatkan minimal menjadi 65 persen. Secara nasional kita harapkan meningkatkan partisipasi pemilih hingga 77,5 persen,” ujarnya dalam sambutan.

Ada perbedaan antara Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 yang akan segera dilaksanakan. Yakni pemilu kali ini dilaksanakan serentak antara pemilu legislatif dan presiden. Sehingga surat suara yang diterima oleh pemilih sebanyak lima surat suara.

Oleh karena itu, kata Ramdan, peran Relasi tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih. Tapi juga bagaimana mereka bisa memberikan kepada masyarakat dalam mencoblos di bilik suara dan hak menggunakan surat suara bagi pemilih yang pindah memilih.

“Dukungan dan kerja sama dari kawan-kawan Relasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Misalnya dia pindah dari kecamatan A ke kecamatan B tapi beda dapil, lalu akan mendapatkan tidak lima surat suara. Inikan hal yang baru di dalam Pemilu 2019,” terangnya.

Ramdan mengharapkan, dengan keterlibatan Relasi dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih berdasarkan basis pemilih, pemilih nantinya dapat menggunakan hak pilihnya secara benar.

“Jadi kita ingin juga berharap menurunkan invalidput. Jadi orang bukan hanya datang ke TPS untuk mendapatkan lima surat suara lalu kemudian dia mencoblos juga tidak benar. Nah ini harapan kami bahwa keterlibatan kawan-kawan Relasi nanti juga bisa menjelaskan kepada masyarakat, cara penggunaan hak pilih yang benar. Surat suara itu dinyatakan sah seperti apa,” katanya.

Ketua KPU Kota Singkawang, Riko menambahkan, bahwa para Relasi diberikan sejumlah materi dan teknis kerja dalam bertugas selama tiga bulan ke depan. Di antaranya pengetahuan tentang kepemiluan, yaitu kode etik, daftar pemilih, informasi daerah pemilihan, format laporan dan lain sebagainya.

“Materi dan informasi ini harus dipahami oleh relawan demokrasi, sehingga dalam kegiatan mereka bisa menyampiakan kepada masyarakat berkenaan kepemiluan di masing-masing basis pemilih,” ujarnya.

Relasi dalam Pemilu 2019 direkrut dari 10 basis pemilih. Antara lain basis pemilih keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih marginal, komunitas, keagamaan, dan warga internet (netizen).

Kegiatan dalam menyampaikan informasi kepemiluan dan pendidikan pemilih ini, Relasi dapat melakukannya dengan cara sosialisasi, ceramah, diskusi, penyebaran brosur, sosialisasi melalui jejaring media sosial, dan lain sebagainya. (*)

Menuju Pilkada Kota Singkawang

KPU Kota Singkawang

KPU KOTA SINGKAWANG