kpu.singkawangkota.go.id

"Pemilih Berdaulat Negara Kuat"

Login Form

Kotak Pesan

Email:
Perihal:
Pesan:
Berapa Jumlah Mata Orang Normal?

Untuk meningkatkan disiplin dan kinerja KPU Kota Singkawang membudayakan apel pagi pada hari senin di setiap minggunya. Hal ini sesuai dengan perintah KPU RI. Apel pagi pada Senin (17/2/2020) ini dilakukan di halaman KPU Kota Singkawang dengan Komisioner beserta Kesekretariatan KPU Kota Singkawang dan anak magang.

Riko sebagai inspektur apel pagi menyampaikan agar KPU Kota Singkawang membudayakan apel pagi ini guna meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan KPU dan Sekretariat KPU Kota Singkawang. Sehingga kebijakan yang akan disampaikan dapat segera dipahami dan dilaksanakan.

Riko juga berpesan kepada personel agar senantiasa menjaga soliditas dalam bekerja.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi pencalonan anggota DPRD Kota Singkawang dalam Pemilu 2019, di Hotel Swiss Belinn Singkawang, Kamis (28/11/2019) pagi.

Ketua KPU Kota Singkawang, Riko, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tahapan pencalonan pada Pemilu 2019 yang lalu.

“Mengevaluasi tahapan pencalonan Pemilu 2019 yang telah lewat. Dengan tujuan perbaikan dan peningkatan kualitas dan proses pencalonan Pemilu maupun Pilkada,” ujarnya.

“Mengevaluasi tahapan pencalonan Pemilu 2019 yang telah lewat. Dengan tujuan perbaikan dan peningkatan kualitas dan proses pencalonan Pemilu maupun Pilkada,” ujarnya.

Pihak KPU Kota Singkawang menilai penting digelarnya rapat koordinasi dan evaluasi ini. Pasalnya, tahapan pencalonan dalam momen pemilihan merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial.

“Kalau kita lihat Pemilu dan Pilkada, tahapan pencalonan merupakan tahapan yang krusial dan dapat menentukan peserta itu bisa ikut atau tidak. Makanya, penting bagi kami mengevaluasi hal-hal apa saja yang menjadi kendala, mungkin layanan dalam pencalonan kita tingkatkan kualitasnya, yang kemudian bisa menjadi acuan kita dalam pemilihan ke depannya,” terang dia.

Komisioner KPU Kota Singkawang.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Teknis, Ikhdar Salim, meminta peserta rapat untuk dapat memberikan masukan dan saran berkenaan tahapan pencalonan.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan kepemiluan untuk melakukan evaluasi dengan harapan adanya masukan dan saran sehingga dapat menjadi bahan perbaikan pada Pemilu selanjutnya,” tuturnya.

Kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi pencalonan ini dihadiri perwakilan dari partai politik, organisasi perempuan, dan instansi terkait. Sebagaimana diketahui, sehari sebelumnya KPU Kota Singkawang telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi dokumen pencalonan anggota DPRD terpilih. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pengelolaan dokumen anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terpilih Pemilu 2019, Rabu (27/11/2019) pagi.

Kegiatan yang diadakan di Hotel Swiss Belinn Singkawang ini, dihadiri perwakilan seluruh partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 yang ada di Kota Singkawang.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Singkawang Riko, mengatakan, pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan momen pemilihan, baik Pilkada, Pilgub, Pileg, maupun Pilpres sangat penting dikelola secara baik oleh penyelenggara.

“Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pengarsipan, tapi juga sebagai database utama informasi Pemilu. Di samping itu, dokumen yang ada juga sebagai bukti hukum yang kuat bagi penyelenggara jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan,  pengelolaan dokumen ini dinilai penting untuk dikoordinasikan dan dievaluasi lantaran tidak jarang dalam proses dokumen pencalonan terdapat permasalahan. Yakni terkait penyerahan dokumen kerap telat di akhir waktunya.

“Nah, jadi evaluasi ini kita berharap dapat mengidentifikasi masalah-masalah sehingga dapat meminimalisir masalah dokumen pencalonan untuk ke depannya,” tutur Riko.

Output dari kegiatan ini, proses dalam pencalonan ke depan bisa kita lalui tanpa ada masalah. Kita bersyukur di Pemilu 2019, tidak ada gugatan, baik itu masalah dokumen. Mudah-mudahan ini menggambarkan kinerja baik pihak KPU, dan tentu tidak terlepas partisipasi dari peserta Pemilu,” imbuh dia.

Anggota KPU Kota Singkawang Divisi Teknis, Ikhdar Salim, menambahkan kepentingan pengelolaan dokumen ini, seperti contoh konkretnya adalah kebutuhan akan dokumen proses penggantian antar waktu (PAW) anggota legislatif. Maka, sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dokumen calon terpilih anggota dewan sekaligus dokumen calon penggantinya.

“Pengelola dokumen calon terpilih ini sangat penting. Misalnya seperti proses PAW. Nah, ini butuh berkas-berkas pencalonan,” katanya.

Sistem pengelolaan dokumen, selain secara fisik, dilakukan juga secara digital. Pengelolaan dokumen pemilihan harus memanfaatkan teknologi informasi guna mewujudkan data yang akurat dan akuntabel serta mendukung efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran.

Kegiatan pengelola dokumen ini merujuk Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan KPU nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis pada KPU, Peraturan KPU nomor 17 tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan KPU, dan Surat Edaran KPU serta ANRI nomor 05/KB/KPU/2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen KPU.

SINGKAWANG, kpu.singkawangkota.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang menggelar sosialisasi pendataan daftar pemilih tambahan (DPTb) dalam Pemilu 2019 di Kampung Batu Villa & Resto, Singkawang Barat, Jumat (14/12/2018) siang.

Kegiatan ini dihadiri dari berbagai instansi yang ada di wilayah Kota Singkawang. Di antaranya pihak perbankan, Kesbangpol, dan lain sebagainya. Hadir pula Ketua Bawaslu Kota Singkawang, Zulita.

Ketua KPU Kota Singkawang, Riko, mengatakan, sosialisasi pendataan DPTb merupakan bagian dari tahapan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT).

“Pemutakhiran daftar pemilih ini bagian dari tahapan Pemilu 2019. Pemilih DPTb ini memberikan hak kepada WNI yang sudah terdaftar dalam DPT untuk bisa memilih di TPS lain,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 32 tahun 2018 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, jadwal DPTb dimulai pada 28 Agustus 2018 sampai dengan 18 Maret 2019.

Penyusunan DPTb oleh PPS dimulai pada 28 Agustus 2018 sampai 18 Maret 2019. Rekapitulasi di tingkat PPK pada 4-9 Maret 2019.

“Rekapitulasi dan penetapan DPTb oleh KPU kabupaten/kota pada 10-12 Maret 2019. Untuk penyusunan DPTb di PPS dan KPPS, nanti di tanggal 17-18 Maret 2019,” terang Riko.

Selanjutnya, setelah direkap di tingkat KPU provinsi dan hasilnya disampaikan ke KPU RI, DPTb kemudian diumumkan. Pengumuman dilaksanakan pada 19 Maret sampai 17 April 2019.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kota Singkawang, Umar Faruq, menuturkan, berdasarkan PKPU nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilu, DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

“Kalau ada pemilih yang ingin pindah memilih, maka yang bersangkutan mengurusnya di PPS atau KPU asal pemilih. Semisal warga Bengkayang dia ingin pindah memilih di Singkawang, dia bisa mengurus kepindahannya di daerah asal, kami di KPU Singkawang akan terlebih dahulu memastikan yang bersangkutan sudah terdaftar di DPT asal, lalu kami berikan formulir model A.5-KPU, surat pemberitahuan pindah memilih,” terangnya.

Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb, pemilih harus menunjukkan KTP-el atau surat keterangan dan salinan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih ini, bisa diurus paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara di 17 April 2019 mendatang.

“Tapi apabila yang bersangkutan tidak bisa menempuh pengurusan di daerah asal karena mungkin faktor jarak tempuh atau kesibukan yang tidak bisa ditinggal, pemilih bisa langsung datang ke KPU setempat, kalau dia asal Bengkayang tapi bekerja di Singkawang, mengurusnya bisa langsung ke KPU Singkawang,” jelas Umar.

Lebih lanjut, berkenaan dengan keadaan tertentu sehingga tidak bisa memilih di TPS asal, di antaranya bisa dikarenakan yang bersangkutan menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari pemungutan suara. Menjalani rawat inap di rumas sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi. Menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rutan atau lapas, tugas belajar, dan atau tertimpa bencana alam.

“Untuk rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga yang mendampingi dapat mendaftar dalam DPTb,” kata Umar.

Anggota KPU Kota Singkawang, Khairul Abror, menambahkan, bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 merupakan tanggungjawab semua pihak.

“Maka dari itu, setiap pihak diharapkan partisipasinya untuk mengajak masyarakat lain agar dating ke TPS untuk memberikan hak pilihnya di hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019,” ucapnya.

Lebih dari itu, kata komisioner yang membidangi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, selain meningkatkan partisipasi, hal terpenting adalah seluruh pemilih harus berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya

“Dalam arti tidak diintervensi oleh kekuasaan atau pihak luar, maupun money politic,” tutur Abror. (*)

Menuju Pilkada Kota Singkawang

KPU Kota Singkawang

KPU KOTA SINGKAWANG